undang undang kepemudaan 2017. 62 65. undang undang kepemudaan 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal. 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Tweet. 7. UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 163 -2- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas. Tanggal Lahir : 05 Januari 1993ii i . Undang-Undang Nomor 28 Tahun1959 tentang. . 71, TLN No. 12, LD. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di IndonesiaWebsite Resmi Informasi Hukum KPU. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan. penyadaran 7. Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2009 ini, peraturan pelaksanaannya sudah harus lahir dua tahun terhitung sejak 14 Oktober 2009. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPEMUDAAN. JENIS GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN 4. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Title: UU_NO_16_2017Kepemudaan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang. 4 Juli 2017 16:40. KEPEMUDAAN. termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum pada Undang Undang Dasar. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 25. Rp 87. Undang-undang ini menempatkan olahraga sebagai suatu instrumen yang. . 3. Undang Undang kepemudaan Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. pembinaan kepemudaan dan olahraga berskala Desa; s. 239 -2 - Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya Pasal 63 yang menyebutkan bahwa ahli gizi merupakan salah satu tenaga keolahragaan. 2009/ No. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN PENYEDIA KOMPONEN INSTALSI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TAHUN 2017 A. PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); Undang-undang. NOMOR 40 TAHUN 2009 2009. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional. Jumat, 9 April 2021 Senin, 19 April 2021 1 Komentar. 31 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPEMUDAAN. Nomor. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tempat Lahir : Yogyakarta 3. CURRICULUM VITAE . Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 3. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 2: Tahun: 2017: Tentang: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 10 Juli 2017: Pejabat yang Menetapkan: Status: BerlakuUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. go. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diharapkan dapat memberi angin segar dalam upaya pelindungan terhadap PMI. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran. Buku Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah [edisi 2017] karya Tim Fokusmedia. 655, 2017 KEMENPORA. go. NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU No. Pemuda adalah warga negara. b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyiratkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga berkewajibanKebebasan Berserikat Dalam Pembentukan Organisasi Kepemudaan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Mengingat : 1. Surat Keputusan Bersama. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI JAWA TIMUR Drs. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916); 3. BAGIKAN : Kegiatan Asdep OKK. Dashboard;. go. UU_Nomor_7_Tahun_2017_-_Batang_Tubuh_-_Hal. 2009. Bagian Umum dan Kepegawaian untuk tahun 2017. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perluPasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Namun jika mengacu pada UU sebelumnya, maka usia di atas 40 tahun pun masih berkategori pemuda. Aafi Syaddad - detikJateng. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. . 12, LD. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang mengatur batas usia pemuda. Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berperan dalam berbagai kegiatan PUG. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDON. (Pasal 3 UU 40 Tahun 2009). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pengesahan Convention on the rights of persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas); 6. Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28C, dan Pasal 31 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Undang. Adanya gugatan uji materi menandakan adanya pertentangan undang-undang tersebut terhadap konstitusi Republik Indonesia. Jejaring organisasi kepemudaan 27. Undang-Undang RI Nomor 7 2017 - Pemilihan Umum oleh Tim Fokusmedia Stok Tersedia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan peran pemuda dalam pembangunan nasional. Baca selengkapnya untuk mengetahui isi dan. Pada tanggal Desember 2017 . e. Semua tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kita harus meminimalisir ketidak singkronan program kegiatan kepemudaan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Amar Putusan:1. Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentuk. (2017:143) menjelaskan bahwa implementasi. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 7 %·¾­ª 1 0 obj /Type /Catalog /Pages 2 0 R >> endobj 2 0 obj /Type /Pages /Kids [ 4 0 R 11 0 R 18 0 R 25 0 R 32 0 R 39 0 R 46 0 R 53 0 R 60 0 R ] /Count 9 >> endobj 3 0 obj /Producer /Title /Author /Subject /ModDate /Keywords >> endobj 4 0 obj /Type /Page /MediaBox [ 0 0 595 842 ] /Contents 5 0 R /Resources /ProcSet [ /PDF /Text /ImageB. 116, TLN No. kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Email: [email protected] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, UUD NRI 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. - 2 - Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28C, dan Pasal2017, No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 6782, jdih. pembangunan kepemudaan menurut undang-undang kepemudaan perlu didukung melalui Program Daerah KNPI Kota Bandung dalam mewujudkan konsolidasiWebsite Resmi Informasi Hukum KPU. Masuk. 11-2-Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI. Pasall7 : Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Senin, 02 Okt 2023 11:44 WIB. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk. Organisasi kepemudaan berarti organisasi yang berkaitan dengan kegiatan kepemudaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TENTANG KODE ETIK DAN. Kepemudaan, Olah Raga dan. 23 4. 2017. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan nasional dengan menetapkan kebijakan kepemudaan di daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan; bahwa. 163 -2- Mengingat : 1. Kaitannya dengan Undang-Undang Keormasan yang telah diberlakukakan selama 20 tahun lebih, yangUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017. bahwa Pancasila dan Undang -Undang D asar. . Pasal 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 penting Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam pembangunan Daerah diperlukan optimalisasi Pelayanan Kepemudaan; c. (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda. 40, LN. UMUM. 650. . Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah 4. Naskah Akademik Raperda KTR Kabupaten Bandung 2 DAFTAR ISI. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi; e. a. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 3. Kedua, pendekatan historis dapat membantu dalam melihat apa urgensi dari suatu hal,. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2017. UU 9 TAHUN 2017: Judul: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 9: Tahun: 2017: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Nama Lengkap : Muhammad Rinaldi El-hakim . Tapi karena saya pernah lama di Kemenpora,. Peraturan Daerah Provinsi Lampung NomorNOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan. PERATURAN PERUNDANG. 2 2. pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan republik singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur selat singapura, 2014 (treaty between the republic of indonesia and the republic of singapore relating to the delimitation of the territorial seas. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN TAHUN 2017 A. bahwa dalam pembaharuan bangsa, pemuda. NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional. Bagikan ke whatsapp. UU No. Berkaitan dengan keolahragaan, pemerintah membentuk Undang - Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 16 Maret 2022. 2017. 2017 tentang Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda. Attachment / Files. Tulisan ini akan membedah undang-undang tersebut melalui perspektif Feminist Legal Theory, untuk melihat apakah undang-undang tersebut telah benar-benar mampu memenuhi segala hak perempuan PMI. Itulah beberapa kumpulan regulasi desa baik yang lama,mengalami perubahan,ataupun baru sebagai pedoman dalam pengelolaan desa. Pemilihan ini. . BAD IX . NOMOR 7 TAHUN 2017 . 11, LN. - 2 - Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28C, dan PasalAnalisis Kebijakan Perppu No. Mengingat : 1. koordinasi dan kemitraan 10. ABSTRAK: a. Pasal 2 Cukup jelas. INTELIJEN NEGARAPERTAHANAN NEGARABADAN INTELIJEN NEGARAKOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DAN PERUBAHANNYAPEDOMAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH1. Berlangganan Pro. Jakarta, IDN Times - Ketua Umum PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Zaky Ahmad Riva'i mengusulkan agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera merevisi Undang-Undang Kepemudaan. Pasal 2 Cukup jelas. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah pengakuan sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tPeraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembangunan Kepemudaan ABSTRAK: bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional;Apakah undang-undang yang ada masih relevan dan masih mampu mengakomodasi pesatnya dinamika perkembangan yang terjadi itu, jawabnya jelas perlu pengkajian kembali apa yang erlu diperkuat dari materi perundang-undangan yang ada. penghargaan 14. 84. Agama. Fulltext. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Ada 2 (dua) dasar hukum mengenai pembentukan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Berau, yaitu : a. Telp/Fax: 0541731963. 6. 2. Pemuda 2017 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bermaksud mengadakan Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kebudayaan adalah. H. 186 -2- ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;2. “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 573 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum. -3- Undang-Undang ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi. 2. Usulan itu terkait dengan pertimbangan, tingginya angka. Dashboard; Pusat Data; Kontribusi;. UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang. 990, jdih. Ketentuan. Mungkin bagi generasi yang akan datang sudah tidak terlalu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. id. Dalam evaluasiBupati tentang Rencana Aksi Pelayanan Kepemudaan Daerah; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan.